“Sehingga hari ini kita laksanakan penyusunan pedoman penyusunan KOSP dengan menyentuh kepada lini-lini sesuai dengan juknis penyusunan KOSP,” jelas Asnita.
Meski honorarium Satgas Peduli Kota Palopo menjadi temuan Inspektorat Provinsi Sulsel, Wali Kota Palopo, Asrul Sani, tetap memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan Satgas di Bidang Pendidikan.
“Mulai hari ini dan setelah terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK ini, cari akar masalah terjadinya kekerasan di sekolah. Ini sangat penting dan harus diselesaikan, karena akan mempengaruhi kualitas pendidik maupun kualitas peserta didik kita,” jelasnya.
Asrul Sani melanjutkan, pentingnya pendidikan bagi Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan mandatory spending, artinya urusan pendidikan mendapat minimal 20 persen anggaran pemerintah.
“Kalau kita ingin Kota Palopo, tumbuh ke depan maka yang pertama harus diperhatikan adalah pendidikan. Karena membangun sebuah daerah itu bukan hanya membangun fisik, bangun jembatan, jalan, tapi bagaimana membangun manusianya, membangun kualitas manusianya bagaimana membangun kualitas SDM nya,” tutupnya.
Baca juga berita di Google News
