Dinas Sosial Palopo Paparkan Program Strategis 2025 di Rapat Komisi A DPRD

PALOPO, Kapitanews.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rapat evaluasi program kerja dan kegiatan perangkat daerah, Senin (13/1/2025).

Rapat ini digelar Komisi A DPRD Palopo di Ruang Rapat DPRD dan dipimpin oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar.

Hadir dalam rapat ini jajaran Komisi A DPRD, termasuk Muh Bastam, Jabir, Rustan Taruk, A Rusmiani, dan Nureny.

Kepala Dinas Sosial Palopo, Zulkifli Halid, diwakili oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Andi Irpandi Yusuf.

Ketua Komisi A, Aris Munandar, mengingatkan jajaran Dinsos untuk melaksanakan program sesuai rencana dan meminta evaluasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

“Tolong pastikan bahwa penerima PKH dan BPNT benar-benar sesuai dengan kriteria yang berlaku. Jangan sampai ada yang tidak berhak mendapatkannya,” ujar Aris Munandar.

Kabid Linjamsos, Andi Irpandi Yusuf, menjelaskan bahwa pada tahun ini Dinsos Kota Palopo menangani beberapa program strategis, termasuk di bidang penanganan bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp12 juta melalui APBD.

Selain itu, pihaknya masih menunggu alokasi logistik dari APBN.

“Jumlah penerima PKH di Kota Palopo mencapai 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan BPNT sebanyak 10.892 penerima. Untuk jumlah warga miskin yang terdata di Palopo, totalnya mencapai 6.900 jiwa,” terang Andi Irpandi Yusuf.

Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Nureny, berpesan agar pendataan penerima PKH dan BPNT dilakukan secara teliti dan selektif.

“Pastikan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak menerima,” ujarnya.

Pesan serupa disampaikan oleh Hj A Rusmiani dari Partai Nasdem. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan Dinsos dalam menangani kebutuhan warga.

DPRD berharap program strategis yang disusun Dinsos Palopo dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD terus diperkuat untuk memastikan keberhasilan program-program yang mendukung kesejahteraan warga. (*)