MAKASSAR – Tepat pada tanggal 27 April 2023 mendatang Kabupaten Luwu Utara genap berusia 24 tahun setelah resmi terbentuk tahun 1999.
Di usia yang sudah dewasa ini, Luwu Utara mulai banyak berkembang dari segi pembangunan hingga sumber daya manusia.
Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Luwu Utara yang belum terselesaikan seperti kemiskinan dan perbaikan infrastruktur pasca terjadinya banjir bandang 2019 silam.
Selain itu, Luwu Utara juga pernah pernah tercatat menjadi daerah ketiga termiskin di Sulawesi Selatan setelah Pangkep dan Jeneponto dengan persentase kemiskinan 13,22 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali berharap Luwu Utara bisa lebih maju lagi di usia ke-24 tahun.
Hasbi menilai, dari berbagai sumber daya alam yang ada, sangat disayangkan jika daerah tersebut menjadi salah satu kabupaten termiskin.
“Pertama saya ucapkan selamat hari jadi Luwu Utara yang ke-24. Semoga bisa lebih maju lagi, masyarakat sejahtera dan sehat,” ungkap Hasbi, Kamis, (27/4/2023).
“Namun, banyak catatan penting di HUT ke-24 ini menurut saya, yang pertama ialah angka kemiskinan masih tinggi, itu terlihat dengan masuknya Luwu Utara sebagai daerah termiskin ketiga.” jelasnya.
Yang kedua, lanjut dia, adalah perbaikan infrastruktur yang menurutnya belum maksimal hingga periode keduanya.
“Bisa kita lihat infrastruktur seperti akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah seperti Seko, yang memang butuh perhatian serius. Itulah pekerjaan berat pemerintah,” tandasnya.
Selain itu, Hasbi mengungkapkan jika pemerintah Luwu Utara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati harus berani mengambil langkah taktis untuk mengatasi kemiskinan yang ada di daerahnya. Salah satu caranya, menurut dia adalah dengan melakukan terobosan baru untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di Luwu Utara.
“Terobosan-terobosan besar sangat dibutuhkan di Luwu Utara bagaimana upaya pemerintah agar bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi seperti di Malangke. Memang butuh ketegasan dan kemauan yang besar dan harus siap dengan segala resiko,” sambungnya
“Misalnya warga yang ada di wilayah banjir dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian warga dan nantinya bisa membebaskan mereka dari kemiskinan,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah harus berani mengambil resiko dalam hal ini siap kehilangan konstituen karena upaya yang dilakukan.
“Mungkin itu resiko tapi harus dilihat bahwa itu demi kemaslahatan umat, bukan pribadi, artinya dampaknya besar jika pemerintah mengambil langkah tegas. Dan memang pemimpin di Luwu Utara harus memiliki jiwa itu.” tutupnya.
