PALOPO, Kapitanews.com – Menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, anggota DPRD Palopo meminta pihak terkait segera melakukan razia terhadap keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sering terlihat di kawasan Terminal Dangerakko.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Palopo, Rustan Taruk, dalam rapat program kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo, Senin (13/1/2025).
“Persoalan PSK ini harus diperhatikan karena dapat merusak lingkungan masyarakat. Kami minta Dinsos dan instansi terkait segera melakukan penertiban di Terminal Dangerakko,” ujar Legislator Partai Demokrat, Rustan Taruk.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, turut dihadiri anggota DPRD lainnya, termasuk Jabir, Muh Bastam, Andi Rusmiani, dan Nureny.
Dalam rapat tersebut, Jabir mengimbau Dinsos agar merealisasikan program-program strategis yang telah dirumuskan untuk tahun 2025, sehingga dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Aris Munandar, menyoroti pentingnya validasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Setiap kali reses, saya menerima banyak masukan dari warga yang merasa tidak tersentuh bantuan PKH dan BPNT. Olehnya itu, saya meminta Dinsos untuk melakukan pendataan secara baik dan tepat sasaran,” tegas Aris Munandar.
Kabid Linjamsos Dinsos Palopo, Andi Irpandi Yusuf, bersama beberapa staf Dinsos turut hadir dalam rapat ini.
Rapat bertujuan untuk membahas program-program strategis yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus membahas langkah konkret untuk penertiban lingkungan sosial menjelang Ramadan.
Dengan masukan dari para legislator ini, diharapkan instansi terkait dapat segera mengambil langkah nyata untuk menangani isu-isu sosial di Kota Palopo. (*)
