PALOPO, Kapitanews.id – Komisi II DPRD Kota Palopo, secara langsung menanyakan netralitas ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anggota Komisi II, Andi Herman Wahidin, mengaku mendapat kabar, adanya pengerahan massa oleh oknum di DLH Kota Palopo, untuk memilih salah seorang calon anggota dewan pada Pemilu mendatang.
“Pak Kadis, saya mau tanya soal kabar netralitas ASN di DLH,” tanya legislator PDI Perjuangan ini, kepada Kepala DLH, Emil Nugraha, disaksikan sejumlah kepala bidang DLH.
Emil Nugraha, menjamin netralitas dirinya pada Pemilu 2024. Dia menyampaikan, soal netralitas ASN juga menjadi bahan rapat di beberapa pertemuan dengan pejabat di DLH dan stafnya.
“Bagi kami, netralitas ASN pada Pemilu nanti adalah harga mati. Kami memastikan hal tersebut, dan itu sesuai arahan pimpinan tentunya sesuai regulasi yang mengatur terkait netralitas ASN pada setiap Pemilu dan Pemilukada,” tegasnya.
Kepada Media, Komisi II DPRD Kota Palopo, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, aktif memantau para pejabatnya termasuk melalui media social.
Bahkan Komisi II menyarankan ke Pj Wali Kota Palopo, untuk sementara mempertimbangkan evaluasi pejabat yang memiliki keluarga nyaleg pada Pemilu tahun ini.
“Bukan tidak mungkin, akan ada pengerahan massa untuk memilih caleg tertentu yang notabenenya adalah keluarga pejabat, apalagi jika dia kepala OPD, Pak Pj harus mempetimbangkan ini,” ujarnya.
Menurut Andi Herman Wahidin, penyampaiannya bukan tidak mendasar, terbukti netralitas ASN Kota Palopo masuk dalam zona merah, setelah 10 ASN dilaporkan Bawaslu Kota Palopo ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan 9 diantaranya telah keluar rekomendasinya untuk disanksi.
Baca juga berita di Google News
