Makassar Sukses Tembus Dominasi Pulau Jawa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Terbaik

MAKASSAR, Kapitanews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional dengan menduduki posisi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri

Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 yang digelar di Plaza Kemendagri pada Senin (27/04/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, capaian ini tidak sekadar menjadi simbol kebanggaan semata, melainkan menjadi bukti nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Appi tersebut menyampaikan rasa syukurnya atas capaian luar biasa ini.

Ia menilai bahwa penghargaan tersebut bukan hanya keberhasilan jajaran pemerintah kota, melainkan hasil kerja kolektif dari seluruh elemen di Kota Makassar.

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” jelas Munafri.

Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkot Makassar atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,6171 (status kinerja tertinggi).

Penilaian ini didapatkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Evaluasi ini merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang mencakup berbagai parameter seperti aspek tata kelola birokrasi, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Hal yang membuat capaian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang berhasil menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi tersebut.

Menurut Munafri, keberhasilan ini menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemkot Makassar mampu bersaing secara kompetitif di level nasional.

Prestasi ini juga menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi tata kelola telah berada di jalur yang tepat.

Ia menegaskan bahwa capaian membanggakan tersebut merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemerintah kota dengan jajaran DPRD, unsur Forkopimda, serta mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi, penetapan EPPD menjadi tonggak penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia yang disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025.

Evaluasi ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanannya secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam daftar daerah dengan capaian tertinggi secara nasional tersebut, tercatat sebanyak 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar, yang berhasil masuk dalam kategori berprestasi tertinggi.

Meski telah meraih status unggul dan memperkuat posisi Makassar sebagai percontohan di tingkat nasional, Munafri kembali mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak cepat berpuas diri.

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan perbaikan kinerja di berbagai sektor pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya.