LUWU UTARA, Kapitanews.id – PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara menuai sorotan dari Ketua Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Luwu Utara, Faisal.
Faisal menduga, PDAM Tirta Bukae tengah melakukan transaksi tidak resmi alias ilegal dengan memperjual belikan air minum di Kecamatan Sukamaju, sementara hal itu, merupakan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK).
“SPAM IKK yang dibangun sejak tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menelan anggaran sebanyak 4 miliar,” sebut Faisal ke awak media Kapitanews.id Via WhatsApp.
“Sekarang ini, tengah diperjualbelikan pihak pengelolah PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Faisal, SPAM IKK seharusnya dipergunakan masyarakat sebagai kebutuhan konsumsi dan tidak harus diberikan PDAM sebagai badan usaha daerah (BUMD) dan menjadi beban bagi masyarakat setempat.
“Hal ini, tentu menjadi beban bagi masyarakat karena harus menanggung beban yang cukup besar dengan tarif rumah tangga (R2) 2000 Per Kubik (M3) dari jumlah pemakai kurang 800 orang di Kecamatan Sukamaju dan tidak memperhatikan dari sisi ekonomi masyarakat,” rinci Faisal.
Ia juga menuturkan, hingga saat ini, belum ada izin pengelolaan SPAM IKK yang diberikan kepada PDAM tersebut. “Lalu, kenapa bisa SPAM IKK itu dikelola oleh PDAM padahal belum ada izin pengelolaan,” tuturnya.
Adapun hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim BAIN HAM RI terkait kelayakan air yang diperjual belikan, tidak mengikuti standar Permenkes RI Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang masih dalam kategori belum layak konsumsi.
“Hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim kami, terkadang air itu berbau dan berwarna. Seharusnya, SPAM IKK sebagai sumber konsumsi masyarakat yang sudah layak minum,” ungkap Ketua BAIN HAM RI di Luwu Utara ini.
Diketahui, penyikapan hal ini, Ketua BAIN HAM RI telah menyurati pihak PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Februari 2023 lalu namun hingga kini belum juga mendapatkan respon apapun.
