Transformasi Transmigrasi Jadi Fokus Pembangunan Sulsel 2025–2029

SULSEL, Kapitanews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel di Aula Kantor Disnakertrans, Jumat (17/10/2025).

Dalam sambutannya, Jufri menegaskan bahwa program transmigrasi di Sulawesi Selatan merupakan warisan pembangunan yang telah lama memberikan kontribusi nyata bagi pemerataan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Program transmigrasi di daerah kita bukanlah sebuah program baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penempatan transmigrasi di Sulsel telah dimulai sejak tahun 1969.

Selama lebih dari lima dekade, berbagai Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) telah bertransformasi menjadi desa definitif bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.

Salah satu contoh sukses adalah UPT Malili SP 1 di Kabupaten Luwu Timur, yang kini berkembang menjadi bagian dari kawasan kota.

Capaian tersebut mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan “Transmigrasi Award” tahun 2013, atas keberhasilan Pemprov Sulsel menjadikan transmigrasi sebagai program unggulan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Mengacu pada RPJMN 2025–2029, terdapat 10 kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan yang akan menjadi fokus pengembangan terpadu pada periode mendatang.

“Tantangan ini sekaligus peluang besar ada di hadapan kita,” ujar Jufri.

Ia menekankan pentingnya paradigma baru dalam tata kelola transmigrasi.

Menurutnya, salah satu hambatan utama selama ini adalah ego sektoral, di mana program pembangunan sering berjalan secara terpisah antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk mengatasi hal tersebut, Tim KIPT yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 568/V/Tahun 2025 serta berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018, diharapkan mampu menjadi “orkestra pembangunan” yang menyinergikan peran seluruh instansi.

Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah meluncurkan kerangka kerja baru Transformasi Transmigrasi (5T) yang meliputi:

– Trans Tuntas
– Trans Lokal
– Trans Patriot
– Trans Karya Nusa
– Trans Gotong Royong

“Alangkah baiknya jika masyarakat transmigran dan penduduk lokal dapat diposisikan sebagai sasaran prioritas dalam program-program unggulan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan KIPT tidak hanya diukur dari kinerja Disnakertrans, tetapi dari seberapa kuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang terbangun.

Jufri menutup sambutannya dengan ajakan penuh semangat.

“Mari kita buktikan bahwa dengan pemahaman yang sama dan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, dan menyejahterakan,” tandasnya.