Kadis Pendidikan Luwu Utara Tanggapi Dugaan Proyek Sekolah Berkasus di Seko

LUWU UTARA, Kapitanews.id – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berikan tanggapan terkait dugaan proyek pembangunan 12 sekolah yang bermasalah di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Sebelumnya, media Kapitanews.id menerbitkan berita tentang adanya dugaan tersebut. Hal itu, menuai banyak perbincangan di sosial media (sosmed) khususnya oleh para pengguna sosmed di wilayah Luwu Utara.

Kadis Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, Jasrum memberi konfirmasi bahwa hal tersebut benar adanya.

“Hal itu benar adanya dan pihak kami sudah bersurat ke kementerian. Termasuk kemarin, saya sudah ketemu dengan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) III, Muhammad Fauzi untuk suarakan terkait hal ini,” ucap Jasrum mengonfirmasi ke awak media Kapitanews.id sore tadi, Senin (31/10/2022).

Jasrum mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui banyak hal sekaitan masalah yang terdapat pada pelaksanaan proyek itu karena Dinas Pendidikan Luwu Utara tidak dilibatkan dalam pembangunan 12 sekolah ini.

“Kami tidak mengetahui banyak hal tentang progres pembangunan itu, karena memang pihak kami tidak dilibatkan sama sekali. Yang tahu hanyalah Balai Sarana Prasarana dan paling intinya, dari pihak penender sebagai pelaksana pembangunan yakni PT. Hagitasinar Lestarimegah,” pungkasnya.

“Nanti kami ketahui ternyata proyek pembangunan sekolah itu bermasalah setelah warga seko datang menyampaikan aspirasinya,” lanjutnya.

Kadis Pendidikan juga mengungkapkan bahwa sekitar Rp800.000.000,- gaji pekerja bangunan yang tidak dapatkan bayarannya.

“Sekitar delapan ratus juta rupiah upah pekerja tidak diberikan oleh pihak perusahaan (pelaksana),” sebutnya.

Diungkap juga bahwa pihak Pemda telah menyampaikan kepada para warga seko saat menyampaikan aspirasinya agar melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti.

“Laporkan saja ke pihak kepolisian supaya akar masalah yang sebenarnya, dapat segera diketahui,” tutup Kadis Pendidikan, menceritakan keputusan beberapa SKPD terkait saat menanggapi muatan aksi dari para warga Seko beberapa waktu yang lalu.