Kominfo Makassar Gelar FGD Lontara+, Perkuat Audit TIK dan Kolaborasi OPD

MAKASSAR, Kapitanews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi OPD dalam Audit TIK dan Penetapan Standar Layanan Lontara+” di Hotel Aston Makassar, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi melalui platform Lontara+.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Andi Muh Yasir, yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang transparan dan responsif.

“Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” ujarnya.

Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyamaan persepsi terhadap Service Level Agreement (SLA) dalam setiap layanan publik yang terhubung di aplikasi Lontara+.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap layanan memiliki kejelasan waktu dan prosedur agar masyarakat dapat menilai dan memantau kinerja layanan publik secara terbuka,” tambahnya.

Peserta kegiatan terdiri atas admin Lontara+ dari seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mereka berdiskusi dan menyepakati standar waktu penanganan aduan sesuai karakteristik masing-masing unit kerja.

Turut hadir Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Dara Adinda Kesuma Nasution, yang menekankan pentingnya rasa kepemilikan terhadap program digitalisasi layanan publik.

“Saya berharap semua pihak memiliki ownership. Anggap ini program kita bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Mari berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muh Roem, menegaskan bahwa penerapan SLA di setiap OPD menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap sistem layanan digital pemerintah.

“Masyarakat sebenarnya paham bahwa semua butuh proses. Yang kurang selama ini adalah komunikasi tentang berapa lama proses itu ditangani. Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi itu,” ujarnya.

Dalam sesi teknis, tim IT Kominfo Makassar yang dipimpin Nasruddin memandu peserta menyusun Service Level Agreement Layanan Aduan Lontara+, sekaligus menjelaskan mekanisme status aduan dan alur kerja sistem digital tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan kolaborasi lintas OPD dalam penerapan audit TIK dan standar layanan terpadu, sehingga Lontara+ dapat berfungsi optimal sebagai platform layanan publik terintegrasi kebanggaan Kota Makassar.