Mengapa Penguasa Indonesia Seharusnya Mengetuk Pintu Ulama, Bukan Sebaliknya?

PENDIDIKAN, Kapitanews.com – Di tengah dinamika sosial-politik Indonesia saat ini, pemandangan tokoh agama, cendekiawan, atau kaum intelektual yang merapat ke lingkaran istana maupun elit politik bukanlah hal yang asing.

Terutama menjelang momen-momen krusial perpolitikan, simbiosis antara kekuasaan dan otoritas keagamaan kerap kali dipertontonkan di ruang publik.

Seringkali legitimasi agama digunakan untuk memuluskan kebijakan atau mengamankan posisi. Namun, jika kita menengok kembali pada lembaran emas sejarah Islam, yang terjadi justru sebaliknya.

Ada batas demarkasi yang sangat tegas yang dibangun oleh para ulama terdahulu untuk menjaga independensi sebuah kebenaran.

Mari kita refleksikan kembali sebuah prinsip agung yang mulai memudar di negeri ini: penguasa yang seharusnya datang ke majelis ilmu, bukan malah sebaliknya.

Prinsip ini terangkum indah dalam adagium “Al-ilmu yu’ta wa laa ya’ti” (Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi).

Sejarah mencatat momen monumental ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, penguasa Abbasiyah yang sangat berkuasa, menginginkan privilese agar kitab Al-Muwaththa’ dibacakan secara khusus di istananya.

Imam Malik, dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, menolak permintaan itu dan menitipkan pesan yang menggema lintas zaman:

“Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu dari kalian. Jika kalian menghormatinya, ia akan dihormati. Jika kalian merendahkannya, ia akan hina. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.”

Sebuah teguran mahal yang pada akhirnya memaksa sang Khalifah menanggalkan ego kekuasaannya dan berjalan kaki, duduk bersimpuh di Masjid Nabawi layaknya rakyat jelata untuk mendengarkan hadits.

Ketegasan menjaga jarak dari godaan fasilitas negara juga ditunjukkan oleh Imam Al-Bukhari.

Di era modern ini, di mana akses eksklusif pejabat sering dimaklumi, Imam Bukhari justru rela diusir dari kampung halamannya sendiri, Bukhara.

Ia menolak tunduk pada permintaan sang Gubernur yang menginginkan pelajaran privat untuk anak-anaknya di istana. Jawaban Imam Bukhari terasa seperti tamparan keras bagi para pencari muka masa kini:

“Katakan kepada gubernurmu, aku tidak akan menghinakan ilmu dengan membawanya ke pintu-pintu penguasa. Jika dia atau anak-anaknya butuh pada ilmu, biarkan mereka yang datang ke masjidku atau ke rumahku. Jika dia tidak suka, ia adalah seorang gubernur, silakan larang aku mengadakan majelis, agar aku punya alasan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak.”

Lebih dari sekadar menolak panggilan istana, penolakan terhadap jabatan publik demi menjaga nurani juga ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah.

Ia bahkan rela meregang nyawa di dalam penjara yang gelap dengan siksaan cambuk setiap hari karena konsisten menolak tawaran posisi strategis sebagai Hakim Agung dari Khalifah Al-Mansur.

Baginya, kebenaran fatwa tidak boleh disetir atau dibeli oleh kepentingan politik.

Sikap independen ini juga diperlihatkan oleh pemuka Tabi’in, Sa’id bin Al-Musayyib, yang menolak panggilan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan jawaban lugas yang mengunci arogansi kekuasaan: “Aku tidak punya urusan dengan Amirul Mukminin yang mengharuskanku datang kepadanya. Dan dia pun tidak punya urusan denganku.”

Konteks kebijakan publik yang memberatkan rakyat juga kerap mewarnai diskursus pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, keberanian Imam An-Nawawi menjadi standar emas.

Ketika Sultan Zahir Baibars mencoba memungut pajak yang mencekik rakyat demi membiayai perang, ia membutuhkan legitimasi fatwa dari ulama istana.

Imam An-Nawawi menjadi satu-satunya yang menolak memberikan tanda tangan, dan justru menasihati penguasa dengan tajam tanpa kepalsuan:

“Aku tahu engkau dulu adalah budak miskin, lalu Allah jadikan engkau raja. Sebelum engkau memajaki rakyat yang miskin, juallah dulu perhiasan emas milik istri-istrimu dan pelayan-pelayanmu di istana!”

Fenomena antrean kaum cendekiawan di lobi-lobi kekuasaan hari ini mungkin bisa dijawab dengan peringatan menohok dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang menghabiskan hidupnya dalam pelarian demi menghindari tawaran jabatan.

Ia berpesan: “Jika engkau melihat seorang ulama sering keluar-masuk pintu penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pencuri (agama).”

Realitas bangsa saat ini membutuhkan oase keteladanan dari para pemegang otoritas moral.

Kisah-kisah ini bukan sekadar romansa heroik masa lalu, melainkan alarm pengingat bagi bangsa kita bahwa marwah ilmu pengetahuan dan agama harus selalu diletakkan jauh di atas singgasana kekuasaan apa pun.

Jika penguasa yang haus akan nasehat, maka merekalah yang harus mengetuk pintu para ulama, bukan sebaliknya.