Pemkab Luwu 8 Kali Raih WTP, Berikut Catatan BPK

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Muhammad Rudi, kepada KORAN SINDO, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.

“Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel,” lanjutnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.

“Separuh diantaranya belum bersertipkat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas,” ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.

“Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat,” jelasnya.

Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.

“Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, sepeti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas,” sebutnya.

Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.

Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, H Sulaiman, Kepala BKAD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bapenda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.