Landreform, Mengembalikan Hak Petani di Desa

Dalam banyak kasus hal yang seringkali menjadi sumber persoalan kebijakan teknis pembangunan kita karena akar epistemologi para pengambil kebijakan kita yang melihat semua masyarakat dan kebudayaannya memiliki struktur yang sama dan tetap. Cara pandang yang mengikat objek dan diberlakukan secara umum ini, sangat sulit diterapkan dalam negara dengan masyarakat yang begitu majemuk. Sementara, dalam kehidupan di desa-desa saat ini keberagaman menjadi ciri yang mendasari dengan agama, karakter dan sumber daya alam yang berbeda-beda disetiap wilayah. Inilah yang menjadi prinsip dasar Peraturan Desa terkait landreform ini dibentuk
masing-masing desa dengan melibatkan seluruh unsur-unsur desa yang tentunya berkepentingan.

Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat desa? Ini menjadi pertanyaan yang bisa mengantar kita pada langkah-langkah dan pilihanpilhan yang tepat. Tentunya, langkah pertama kali adalah dengan menyebarluaskan tentang informasi gagasan landreform ini. Barulah kemudian pilihan-pilihan caranya bisa kita pilih berdasarkan kebutuhannya, misalnya melakukan rapat-rapat terbuka atau musyawara desa, pertemuan terbatas, terfokus dan lain-lain.

PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Sebagai program resmi negara, landreform mestinya mendapat dukungan yang lebih luas dari pemerintah terdekat yang posisinya lebih kuat yaitu pemerintah kabupaten dan aparatur desa itu sendiri yang bisa memiliki kekuatan hukum untuk melegalkan peraturan ini diterima dengan sadar oleh masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten diposisikan sebagai kekuatan yang membantu dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi, baik hambatan yang sifatnya administratif juga hambatan kultural yang didalamnya tentunya terdapat beragam kepentingan.

Perdes landreform bagi setiap orang di kabupaten atau desa tentunya tidak semulus yang kita bayangkan, bahkan bisa menjadi ancaman bagi individu tertentu yang kepentingannya akan menjadi terusik atau mengancam sumber-sumber kehidupannya. Namun, disinilah tantangan Perdes landreform bisa mampu menjadi peraturan yang tidak merugikan banyak pihak, dan sebaliknya dipahami sebagai sesuatu yang memberi manfaat baik secara ekonomi maupun secara ekologis bagi desa dan masyarakatnya secara keseluruhan. Akhirnya, proses perubahan sikap politik masyarakat desa menjadi sangat penting dalam memandang Perdes Landreform sebagai sumber kekuatan kesejahteraan bagi setiap individu dan masyarakat desa tentunya,